Akuisisi PGN bisa bikin Pertamina makin tak efisien
Direktur Pengkajian Daya Kampus Indonesia (UI), Iwa Garniwa menilainya jika kapasitas PT Pertamina (Persero) sampai kini memprihatinkan dibanding dengan perusahaan migas punya negara lainnya yang umurnya lebih muda.
"Pertamina berapa besar kesuksesan mereka mendukung industri migas ini? Kemajuannya memprihatinkan dibanding dengan negara lainnya yang umurnya lebih muda," kata Iwa pada wartawan, Rabu (29/1/2014).
Baca juga: Biaya Kuliah UNDIKSHA - Biaya UKT UNDIKSHA
Saat ini, katanya, Pertamina dapat dipandang broker tiada dapat bangun ladang-ladang minyak baru. Yang ada cuma kerja sama juga dengan pihak luar. Hingga tujuan lifting minyak tidak terwujud.
Menurutnya, Pertamina sekarang ini jadi agen pembangunan yang bergantung pada investor asing. Pemerintah dapat memberi petroleum fund pada Pertamina untuk dapat bangun infrastruktur dan dapat mengeksploitasi ladang baru atau lama.
Kemudian jadi ganjil, lanjut Iwa, justru lalu diwacanakan Pertamina mengakuisisi PGN. "Hal seperti ini akan makin tidak efektif buat Pertamina. Menurut saya lebih pas jika Pertamina mengurus minyak, PGN mengurus gas, PLN mengurus Listrik serta dibawah naungan kementerian BUMN serta ESDM bersinergi untuk kebutuhan bangsa serta menjadi agent pembangunan," katanya.
Dia menilainya, gagasan akuisisi itu menjadi perihal aneh sebab tidak merampungkan masalah utamanya. Dimana masalah utama sekarang ini, Indonesia begitu tergantung pada import minyak serta BBM yang kuras devisa negara serta memberatkan APBN.
Hal itu berlangsung sebab lifting minyak selalu alami penurunan serta tidak ada pembangunan kilang yang menghasilkan BBM semenjak 1994. "Pertamina harusnya kan konsentrasi ke situ," katanya.
Iwa menuturkan, Indonesia memiliki gas tetapi tidak dapat di nikmati rakyatnya sendiri, sebab infrastrukturnya tidak terbangun karena ada ketentuan open access dan unbundling. Dimana ada lebih dari 60 broker gas ingin memakai infrastruktur yang ada tidak punya niat bangun infrastruktur.
Baca juga: Biaya Kuliah UNAND - Biaya UKT UNAND
"Pada akhirnya lebih suka export serta pada akhirnya keperluan dalam negeri tidak berkembang, yang nikmati negara lainnya," katanya.
Masalah itu bukannya UU serta peraturannya yang direview atau diperbaiki, justru diotak atik korporatnya. "Jika akuisisi ini dikerjakan ya semakin tidak efektif sebab organisasinya sangat besar serta akar masalahnya tidak dituntaskan. Pada akhirnya akan dipaksakan serta menabrak UU. Cilaka, negara ini ingin menjadi apakah," pungkas dia.
"Pertamina berapa besar kesuksesan mereka mendukung industri migas ini? Kemajuannya memprihatinkan dibanding dengan negara lainnya yang umurnya lebih muda," kata Iwa pada wartawan, Rabu (29/1/2014).
Baca juga: Biaya Kuliah UNDIKSHA - Biaya UKT UNDIKSHA
Saat ini, katanya, Pertamina dapat dipandang broker tiada dapat bangun ladang-ladang minyak baru. Yang ada cuma kerja sama juga dengan pihak luar. Hingga tujuan lifting minyak tidak terwujud.
Menurutnya, Pertamina sekarang ini jadi agen pembangunan yang bergantung pada investor asing. Pemerintah dapat memberi petroleum fund pada Pertamina untuk dapat bangun infrastruktur dan dapat mengeksploitasi ladang baru atau lama.
Kemudian jadi ganjil, lanjut Iwa, justru lalu diwacanakan Pertamina mengakuisisi PGN. "Hal seperti ini akan makin tidak efektif buat Pertamina. Menurut saya lebih pas jika Pertamina mengurus minyak, PGN mengurus gas, PLN mengurus Listrik serta dibawah naungan kementerian BUMN serta ESDM bersinergi untuk kebutuhan bangsa serta menjadi agent pembangunan," katanya.
Dia menilainya, gagasan akuisisi itu menjadi perihal aneh sebab tidak merampungkan masalah utamanya. Dimana masalah utama sekarang ini, Indonesia begitu tergantung pada import minyak serta BBM yang kuras devisa negara serta memberatkan APBN.
Hal itu berlangsung sebab lifting minyak selalu alami penurunan serta tidak ada pembangunan kilang yang menghasilkan BBM semenjak 1994. "Pertamina harusnya kan konsentrasi ke situ," katanya.
Iwa menuturkan, Indonesia memiliki gas tetapi tidak dapat di nikmati rakyatnya sendiri, sebab infrastrukturnya tidak terbangun karena ada ketentuan open access dan unbundling. Dimana ada lebih dari 60 broker gas ingin memakai infrastruktur yang ada tidak punya niat bangun infrastruktur.
Baca juga: Biaya Kuliah UNAND - Biaya UKT UNAND
"Pada akhirnya lebih suka export serta pada akhirnya keperluan dalam negeri tidak berkembang, yang nikmati negara lainnya," katanya.
Masalah itu bukannya UU serta peraturannya yang direview atau diperbaiki, justru diotak atik korporatnya. "Jika akuisisi ini dikerjakan ya semakin tidak efektif sebab organisasinya sangat besar serta akar masalahnya tidak dituntaskan. Pada akhirnya akan dipaksakan serta menabrak UU. Cilaka, negara ini ingin menjadi apakah," pungkas dia.
Comments
Post a Comment