BPN Minta Kasus Surat Suara Tercoblos Diusut Tuntas
Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno minta masalah surat nada untuk Pemilu 2019 yang disangka tercoblos di Selangor, Malaysia, diusut selesai. Karena, masalah itu dipandang mencoreng demokrasi.
Baca juga : Jurusan di ITK
"Kami minta kecurangan yang terlihat riil dikerjakan diusut dengan selesai. Seperti dalam masalah di Malaysia kami meminta diusut dengan transparan. Pasti ini mencoreng demokrasi kita. Hal tersebut sudah melukai hati kita," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani di Alat Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2019).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini pula minta semua perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri penuhi hak konstitusi masyarakat negara Indonesia (WNI). Ia menjelaskan, masih tetap ada hak konstitusi WNI yang diacuhkan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri.
Panitia Penentuan Luar Negeri (PPLN) dipandang tidak siap dengan melonjaknya keterlibatan WNI di luar negeri. Ia memberi contoh, di Hong Kong, Saudi Arabia, Malaysia, untuk mengatur C6 menjadi kartu untuk memperoleh hak pilih memerlukan waktu lumayan lama. Rata-rata 10 menit, hingga orang memakai hak pilihnya sampai berjam-jam, bahkan juga sampai kartu C6-nya habis.
"Mengakibatkan banyak WNI yang tidak bisa memakai hak pilihnya walau sebenarnya ia sudah mengantri lumayan lama. Ini tunjukkan negara lewat PPLN tidak dapat memfasilitasi masyarakat negara dalam memakai hak politiknya," papar wakil ketua MPR RI ini.
Ia meneruskan, momen ini satu ironi, di satu bagian Komisi Penentuan Umum (KPU) terus-terusan berkampanye supaya penduduk memakai hak pilihnya. Di lain sisi WNI yang akan memakai hak pilihnya di luar negeri malah tidak memperoleh service optimal.
Baca juga : Jurusan di POLITANI
Jadi itu, ia minta perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk mengawasi serta mengamankan kotak-kotak berisi surat nada yang sudah dicoblos penduduk. Hingga, waktu hari hitungan kelak, nada yang ada di kotak masih tetap sama juga dengan apa yang sudah diambil penduduk.
"Ini penting untuk mengawasi keyakinan penduduk pada demokrasi, untuk mengawasi keyakinan penduduk pada penyelenggara demokrasi baik di Indonesia ataupun di luar negeri," pungkas anggota komisi I DPR ini.
Baca juga : Jurusan di ITK
"Kami minta kecurangan yang terlihat riil dikerjakan diusut dengan selesai. Seperti dalam masalah di Malaysia kami meminta diusut dengan transparan. Pasti ini mencoreng demokrasi kita. Hal tersebut sudah melukai hati kita," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani di Alat Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2019).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini pula minta semua perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri penuhi hak konstitusi masyarakat negara Indonesia (WNI). Ia menjelaskan, masih tetap ada hak konstitusi WNI yang diacuhkan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri.
Panitia Penentuan Luar Negeri (PPLN) dipandang tidak siap dengan melonjaknya keterlibatan WNI di luar negeri. Ia memberi contoh, di Hong Kong, Saudi Arabia, Malaysia, untuk mengatur C6 menjadi kartu untuk memperoleh hak pilih memerlukan waktu lumayan lama. Rata-rata 10 menit, hingga orang memakai hak pilihnya sampai berjam-jam, bahkan juga sampai kartu C6-nya habis.
"Mengakibatkan banyak WNI yang tidak bisa memakai hak pilihnya walau sebenarnya ia sudah mengantri lumayan lama. Ini tunjukkan negara lewat PPLN tidak dapat memfasilitasi masyarakat negara dalam memakai hak politiknya," papar wakil ketua MPR RI ini.
Ia meneruskan, momen ini satu ironi, di satu bagian Komisi Penentuan Umum (KPU) terus-terusan berkampanye supaya penduduk memakai hak pilihnya. Di lain sisi WNI yang akan memakai hak pilihnya di luar negeri malah tidak memperoleh service optimal.
Baca juga : Jurusan di POLITANI
Jadi itu, ia minta perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk mengawasi serta mengamankan kotak-kotak berisi surat nada yang sudah dicoblos penduduk. Hingga, waktu hari hitungan kelak, nada yang ada di kotak masih tetap sama juga dengan apa yang sudah diambil penduduk.
"Ini penting untuk mengawasi keyakinan penduduk pada demokrasi, untuk mengawasi keyakinan penduduk pada penyelenggara demokrasi baik di Indonesia ataupun di luar negeri," pungkas anggota komisi I DPR ini.
Comments
Post a Comment