PDIP Nilai Penarikan Saksi Tidak Akan Ganggu Legalitas Hasil Rekapitulasi
DPP PDIP menyayangkan sikap Calon presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto serta team simpatisan yang terhimpun dalam Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) yang menampik hasil perhitungan Komisi Penentuan Umum (KPU) sampai meneror untuk menarik saksi mereka proses dari perhitungan.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan sikap menarik saksi tidak akan mengganggu otoritas hasil perhitungan. Menurut dia, sikap itu begitu disayangkan sebab berlawanan dengan prinsip deklarasi pemilu damai.
Baca juga : Jurusan di POLINELA
"Karena, deklarasi pemilu damai yang di tandatangani semua paslon serta pimpinan partai politik adalah kontrak politik untuk taati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan semua tingkatan pemilu dengan aman, teratur, damai, memiliki integritas, tanpa ada hoaks, politik SARA, serta politik uang," tutur Hasto dalam wartawan rilisnya, Kamis (16/5/2019).
PDIP, kata Hasto, yakin pada sikap negarawan Prabowo. Menurut dia, sampai kini Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri juga dalam beberapa peluang tetap mengemukakan beberapa hal positif mengenai Prabowo.
"Jadi PDI Perjuangan yakini dengan lihat suport beberapa tokoh nasional, persiapan TNI serta POLRI, dan kematangan rakyat Indonesia, karena itu pucuk perhitungan pada tanggal 22 Mei 2019 kelak, kondisi politik akan aman serta teratasi. Mereka yang akan memaksa jalan di luar hukum akan bertemu dengan hukum negara serta rakyat Indonesia," tuturnya.
Selain itu, lanjut Hasto, terkait dengan klaim sepihak dan cerita manipulasi yang dibuat oleh beberapa pihak yang sedih, hanya jadi dinamika politik yang selalu dimainkan buat yang kalah, serta hal ini biasa berlangsung dalam pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, dengan tehnis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, makin kompleks pemilu makin gampang dimanipulasi. Pemilihan presiden tambah lebih simpel dibanding pemilu legislatif.
Baca juga : Jurusan di POLSRI
Dengan begitu, dalam praktek, karena itu peluang kecurangan dalam pemilihan presiden tambah lebih susah dibanding pileg. Ditambah dengan jumlahnya pemilih yang ada ke TPS sampai lebih dari 155 juta orang.
Sekretaris TKN 01 Jokowi-Ma'ruf Amin ini memandang, apa yang dipertunjukkan rakyat dengan keterlibatan pemilihan presiden yang demikian besar 81.78% serta hasil survey dimana lebih 92% responden terima hasil pemilu walau jagonya kalah tunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibandingkan elite politiknya.
"Silahkan belajar pada kematangan rakyat di berpolitik. Rakyat dapat dibuktikan jadi benteng buat pemilu jurdil," sebut Hasto.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan sikap menarik saksi tidak akan mengganggu otoritas hasil perhitungan. Menurut dia, sikap itu begitu disayangkan sebab berlawanan dengan prinsip deklarasi pemilu damai.
Baca juga : Jurusan di POLINELA
"Karena, deklarasi pemilu damai yang di tandatangani semua paslon serta pimpinan partai politik adalah kontrak politik untuk taati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan semua tingkatan pemilu dengan aman, teratur, damai, memiliki integritas, tanpa ada hoaks, politik SARA, serta politik uang," tutur Hasto dalam wartawan rilisnya, Kamis (16/5/2019).
PDIP, kata Hasto, yakin pada sikap negarawan Prabowo. Menurut dia, sampai kini Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri juga dalam beberapa peluang tetap mengemukakan beberapa hal positif mengenai Prabowo.
"Jadi PDI Perjuangan yakini dengan lihat suport beberapa tokoh nasional, persiapan TNI serta POLRI, dan kematangan rakyat Indonesia, karena itu pucuk perhitungan pada tanggal 22 Mei 2019 kelak, kondisi politik akan aman serta teratasi. Mereka yang akan memaksa jalan di luar hukum akan bertemu dengan hukum negara serta rakyat Indonesia," tuturnya.
Selain itu, lanjut Hasto, terkait dengan klaim sepihak dan cerita manipulasi yang dibuat oleh beberapa pihak yang sedih, hanya jadi dinamika politik yang selalu dimainkan buat yang kalah, serta hal ini biasa berlangsung dalam pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, dengan tehnis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, makin kompleks pemilu makin gampang dimanipulasi. Pemilihan presiden tambah lebih simpel dibanding pemilu legislatif.
Baca juga : Jurusan di POLSRI
Dengan begitu, dalam praktek, karena itu peluang kecurangan dalam pemilihan presiden tambah lebih susah dibanding pileg. Ditambah dengan jumlahnya pemilih yang ada ke TPS sampai lebih dari 155 juta orang.
Sekretaris TKN 01 Jokowi-Ma'ruf Amin ini memandang, apa yang dipertunjukkan rakyat dengan keterlibatan pemilihan presiden yang demikian besar 81.78% serta hasil survey dimana lebih 92% responden terima hasil pemilu walau jagonya kalah tunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibandingkan elite politiknya.
"Silahkan belajar pada kematangan rakyat di berpolitik. Rakyat dapat dibuktikan jadi benteng buat pemilu jurdil," sebut Hasto.
Comments
Post a Comment